Buletin Perinasia Edisi Pertama

Pemprov Jabar Ingin Tingkatkan Tenaga Kesehatan Terampil sebagai target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015


Oleh: Dr. Anita D Anwar, dr., SpOG(K)

(Anggota Perinasia Jabar, staf Fetomaternal Obstetri Ginekologi RSHS, Bandung)

Latar Belakang

Dr. Anita DeborahKemajuan suatu negara dapat dilihat dari suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Sektor kesehatan merupakan salah satu komponen penting dari tiga komponen pendukung angka IPM tersebut, yaitu kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan memiliki Visi yaitu INDONESIA SEHAT 2015, dengan upaya peningkatan derajat kesehatan lewat berbagai upaya kesehatan mencakup kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Pembangunan kesehatan dengan PARADIGMA SEHAT, memacu pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya preventif dan promotif, melalui peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan konsumsi gizi seimbang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap aspek hidup bersih dan sehat.

Gubernur Jawa Barat, mengatakan bahwa Jawa Barat (Jabar) dengan jumlah penduduknya yang besar, memiliki tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan yang sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah itu, Jabar membutuhkan banyak tenaga kesehatan terutama tenaga bidan terampil khususnya di desa-desa terpencil. Jabar kaya akan sumber daya alamnya, tetapi kurang bisa mengelola dengan baik. “Kami telah

bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mencetak bidan-bidan yang mumpuni. Diharapkan dengan melahirkan lulusan tenaga bidan yang mampu mengelola Jabar ini dengan baik maka akan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Jabar”, ujar Ahmad Heryawan.

Millenium Development Goals atau disingkat MDG’s merupakan kesepakatan yang lahir pada tahun 2000 dan diprakarsai oleh 189 negara PBB, termasuk dihadiri oleh Presiden RI. Secara umum MDG’S bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan merupakan

tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia.

Delapan sasaran yang diupayakan dalam pencapaian tahun 2015, adalah :

1.     Penghapusan kemiskinan dan kelaparan; antara lain mengurangi jumlah penduduk yang hidup dengan kurang dari satu dollar per hari dan kelaparan sampai 50 persen.

2.     Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua untuk semua anak perempuan dan laki-laki.

3.     Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; antara lain menghapuskan ketidaksetaraan jender di semua tingkat pendidikan.

4.     Mengurangi angka kematian anak: mengurangi dua pertiga angka kematian anak di bawah usia lima tahun.

5.     Meningkatkan kesehatan ibu: antara lain mengurangi dua pertiga angka kematian ibu melahirkan dan akses universal kepada pelayanan kesehatan reproduksi dan jaminan ketersediaan kontrasepsi.

6.     Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit infeksi lain.

7.     Menjamin keberlanjutan lingkungan; antara lain dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan progam-program secara nasional, mengurangi perusakan sumber daya alam, memenuhi akses kepada air bersih pada setengah jumlah penduduk yang belum memperolehnya.

8.     Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan; antara lain, mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, melaksanakan komitmen tata pemerintahan yang baik, pembangunan dan pemberantasan kemiskinan; menuntaskan utang Negara berkembang; kerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi untuk menyediakan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara-negara berkembang.

Upaya yang dilakukan

Jumlah tenaga medis yang ada sekarang ini di wilayah Jabar tidak tersebar merata. Akibatnya terjadi ketimpangan tingkat kesehatan di beberapa wilayah. Pembangunan infrastruktur kesehatan masih berbasis administratif, seharusnya berbasis jumlah penduduk, karena diharapkan sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat, sesuai dengan jumlah penduduk berarti pemerataan layanan di bidang kesehatan. Ketidakmerataan layanan kesehatan karena sebagian besar hanya mau ditempatkan di kota-kota besar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan penandatanganan adendum terhadap kesepakatan bersama antara Pemprov Jabar dengan Unpad tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat yang ditandatanganan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Rektor Unpad Prof. Ganjar Kurnia. Acara ini berlangsung di Executive Lounge, Gedung Rektorat Baru Lantai 2, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin (20/04). Kali ini Pemprov Jabar melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jabar bekerjasama dengan Unpad untuk bidang pendidikan tenaga kebidanan, kedokteran, baik dokter umum maupun dokter spesialis, tenaga kedokteran gigi, dan tenaga farmasi. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar dr. Hj. Alma Lucyati, MKes, MSi, MHKes menjelaskan bahwa mulai tahun ini Pemprov Jabar melalui Dinkes akan memberikan beasiswa kepada 1.000 orang bidan untuk menjalani pendidikan di Unpad, yaitu 400 bidan dari tingkat D-1 untuk melanjutkan ke D-4 dan 600 bidan dari lulusan SMA. Selain itu Pemprov juga akan memberikan beasiswa kepada calon dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan apoteker.

Beasiswa ini diberikan kepada orang-orang yang berasal dari daerah yang membutuhkan dan akan dikembalikan lagi kepada daerahnya untuk mengabdi disana setelah selesai pendidikannya. Selain beasiswa ini, Pemprov juga akan memberi tunjangan dan fasilitas lain seperti rumah dinas dan kendaraan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi mereka dalam memberikan pelayanan di daerah, jelas dr. Alma. Nantinya, ketika bidan-bidan tersebut lulus, mereka akan ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga medis. “Untuk tahun ini dari target 1.000 bidan, kami baru bisa menyekolahkan 300 bidan. Tahun depan, kami akan menggenapi 1000 bidan tersebut dengan memberikan beasiswa bagi lulusan SMA/MA yang berminat di bidang kesehatan, khususnya bidan.

Dengan langkah ini diharapkan ketersediaan tenaga medis di Jabar akan terpenuhi. Di setiap desa akan terdapat minimal 2 bidan, sambungnya.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Unpad dengan beberapa instistusi pendidikan kesehatan di Jabar. Institusi-institusi tersebut adalah Stikes Bina Putra Banjar, Stikes Muhammadiyah Ciamis, Politeknik Kesehatan Depkes Tasikmalaya, Stikes Dharma Husada Bandung dan Politeknik Kesehatan Bandung.

Hal ini disampaikan pada kuliah Perdana yang dihadiri Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, S.Psi., M.Sc., Dekan FK Unpad, Eri Surahman, dr., SpAn-KNA, salah satu Guru Besar FK Unpad, Prof. Hidayat Widjajanegara, dr., Sp.OG., Direktur Kerjasama Unpad, dr. Ramdan Panigoro, Ph.D., dan segenap sivitas akademika Unpad.

Target MDGs 4 dan 5 pada tahun 2015

Dalam rangka pencapaian agenda MDG’S yang terkait secara langsung terhadap kesehatan, telah dilakukan berbagai upaya yang terencana dituangkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 maupun dalam RPJM 2010-2014. Disebutkan sasaran yang ditetapkan antara lain:  meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun, menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 15%.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian ibu masih  tinggi, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (1998-2002). Tetapi dengan 20.000 ibu yang meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan atau persalinan, pencapaian target MDG akan dapat terwujud hanya jika dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat laju penurunannya. Tujuan pembangunan milenium (MDG), mengharapkan angka kematian ibu (AKI) pada 2015 ditargetkan turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Disparitas kematian ibu antar wilayah di Indonesia masih cukup besar dan masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN misalnya risiko kematian ibu karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, dibandingkan dengan 1 dari 1.100 di Thailand.

Penyebab kematian ibu yang utama adalah perdarahan, eklampsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. Kontribusi dari penyebab kematian ibu tersebut masing-masing adalah perdarahan 28 persen, eklampsia 13 persen, aborsi yang tidak aman 11 persen, serta sepsis 10 persen. Risiko kematian ibu makin besar dengan adanya anemia, kekurangan energi kronik (KEK), dan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis (TB), hepatitis dan HIV/AIDS. Pada tahun 2002 prevalensi anemia 51 persen pada kehamilan dan 45 persen pada masa nifas, 17,6 persen menderita KEK .

Kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 1997, tingkat pemakaian kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun hanya 57,4 persen dan meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002-2003 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003).

Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terlatih terus mengalami peningkatan hingga mencapai 71,52 persen pada tahun 2004. Akan tetapi, proporsi ini bervariasi antar propinsi. Proporsi ini juga bervariasi mengikuti tingkat pendapatan. Pada tahun 2002, ibu dengan pendapatan lebih tinggi, 89,2 persen kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding dengan 21,3% pada golongan berpendapatan rendah.

Keterlambatan rujukan, transportasi, dan tidak meratanya distribusi tenaga terlatih terutama bidan  berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian ibu.Tantangan penduduk masa yang akan datang dengan proporsi wanita usia subur yang lebih tinggi menyebabkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan meningkat.

Desentralisasi bidang kesehatan pada saat ini masih belum secara jelas mendefinsikan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah akan mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran kesehatannya.

Keterbatasan tenaga dan biaya.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah bidan di desa telah menurun. Dengan demikian kelompok rentan dan miskin akan semakin sulit untuk mendapatkan pertolongan persalinan. Selain itu, keterbatasan kemampuan finansial rumah tangga juga telah menghambat akses ke pelayanan dasar. Oleh karenanya, inovasi mekanisme yang meringankan beban keuangan rumah tangga sangat diperlukan untuk menjamin akses mereka kepada pelayanan. Kebijakan dan Program

Prioritas nasional.

Penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2004-2009. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Mengacu pada Indonesia Sehat 2015, telah dicanangkan Making Pregnancy Safer (MPS), yang terfokus pada pendekatan perencanaan sistematis dan terpadu dalam intervensi klinis dan sistem kesehatan serta penekanan pada kemitraan. MPS ini dilakukan dengan meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir; membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor; mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga; dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, kebijakan yang ditempuh adalah dengan pengembangan sistem jaminan kesehatan. Metode layanan kesehatan ini telah dimulai sejak terjadinya krisis eknonomi pada tahun 1998, melalui Program Jaring Pengaman Sosial yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin. Dalam RPJMN 2004-2009, program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan sistem asuransi kesehatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya serta kelas III rumah sakit, termasuk di dalamnya pemeriksaan ibu hamil dan persalinan baik normal maupun dengan persalinan dengan penyulit.

Keberhasilan pencapaian MDG’s harus dilaksanakan secara terpadu atau terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Rumah Sakit dan Masyarakat.

Upaya Rumah Sakit dilakukan melalui Pelayanan Emergency Ibu & Anak (PONEK), Penambahan kapasitas NICU-PICU, Pemantauan bayi risiko tinggi (PERISTI), Pelatihan tenaga kesehatan yang berhubungan dengan kegawatan Neonatal (In House Trainning), Program sayang bayi, memberikan penyuluhan dan pelayanan mengenai imunisasi pada bayi dan anak (Mis : campak pada pasien gizi kurang), penyuluhan tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Upaya diluar Rumah Sakit dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan Puskesmas untuk  sistem rujukan kasus kegawat daruratan anak, dan Pelatihan tenaga kesehatan (dokter umum, bidan, perawat) mengenai penyakit – penyakit anak yang banyak dijumpai di masyarakat, serta menyediakan akses kesehatan reproduksi secara merata.

Pemberian air susu ibu atau ASI juga diwajibkan karena tidak hanya bermanfaat bagi bayi, tetapi juga bagi sang ibu. Kesehatan ibu meningkat dan angka kematian ibu pasca-persalinan bisa berkurang. Inisiasi menyusui dini (IMD), yakni meletakkan bayi di atas perut ibu dan membiarkan bayi mencari puting susu ibunya sendiri, ikut merangsang pelepasan oksitosin. Dengan menyusui, kesuburan ibu akan menurun sehingga terhindar dari kehamilan dalam interval waktu singkat. Dengan demikian, ibu berkesempatan mengembalikan kualitas kesehatannya dan merawat bayinya secara maksimal.

”Saat bayi mengisap payudara ibu, hormon oksitosin akan dilepaskan oleh tubuh dan merangsang rahim untuk berkontraksi dan mengeluarkan sisa-sisa kotoran, termasuk plasenta. Pendarahan juga akan berkurang,” ujar Ketua Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, (IDI) Prof Ali Bazad. Hal itu dikemukakannya dalam jumpa pers terkait peluncuran Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Milennium 2015 dan Lokakarya Nasional ”Konsolidasi Organisasi Nonpemerintah dalam Kesehatan Ibu dan Anak Menuju Pencapaian MDG 2015”, Rabu (23/6).

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Jabar yang diketuai Dede Gemayuni, dengan didukung oleh PKK Provinsi Jabar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKPPB) Jabar melihat manfaat meningkatkan awareness tentang ASI dan angka ibu menyusui.  Sebanyak 100 ibu rumah tangga menyusui bayi mereka serentak dalam acara Peresmian Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (5/6).

Tiga faktor utama penyebab kematian ibu dan bayi

1.       Faktor medik (langsung dan tidak langsung),

2.       Faktor sistem pelayanan (sistem pelayanan antenatal, sistem pelayanan persalinan dan sistem pelayanan pasca persalinan dan pelayanan kesehatan anak),

3.       Faktor ekonomi, sosial budaya dan peran serta masyarakat (kurangnya pengenalan masalah, terlambatnya proses pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pengarusutamaan gender, dan peran masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak)

Intervensi di sektor Kesehatan

Upaya peningkatan akses terhadap informasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana, termasuk penanggulangan aborsi. Upaya ini memberikan kontribusi 13% untuk penurunan AKI :

1.       Perbaikan kualitas pelayanan antenatal termasuk deteksi dan manajemen anemia, pencegahan malaria, pengobatan infeksi cacing, penanganan hipertensi, skrining infeksi menular seksual dan HIV/AIDS serta pemberian imunisasi tetanus toxoid. Upaya ini dapat memberikan kontribusi penurunan AKI dan AKB lebih kurang 10%.

2.       Perbaikan management persalinan, pasca persalinan, pelayanan obsterik emergensi dasar dan komprehensif akan memberikan kontribusi penurunan AKI dan AKB sebanyak 30-40%.

3.       Promosi petolongan persalinan oleh tenaga profesiona di rumah dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

4.       Perbaikan pertolongan persalinan di rumah oleh tenaga non profesional.

5.       Perbaikan sistem rujukan.

6.       Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan reproduksi dan manajemen infeksi menular seksual, HIV/AIDS.

Intervensi efektif untuk mempercepat penurunan angka kematian neonatus dan bayi (Depkes dan Perinasia, 2005) adalah :

1.       Pelayanan esensial neonatal yaitu: pemberian ASI dini dan  ekskusif,   menjaga suhu tubuh neonatus tetap hangat, mencegah infeksi,

2.       Pemberian imunisasi dan manajemen neonatus yang sakit.

3.       Manajemen terpadu balita muda (MTBM)

Upaya tersebut dapat menurunkan angka kematian neonatal sampai 50%.

Untuk Anak Balita intervensi yang efektif adalah Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah :

1.       Beberapa Program Inovatif untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB yang pernah dilaksanakan  pada daerah tertentu adalah: Tahun 1994 sd sekarang:Gerakan Sayang Ibu /GSI (Depkes-Depdagri)

2.       Tahun 1994 sd sekarang: Buku KIA (JICA)

3.       Tahun 1996 sd sekarang: Kangoro Mother Care /KMC (PERINASIA)

4.       Tahun 1998-2004: Safe Motherhood:Partnership Family Approach (World Bank)

5.       Tahun 2000-2003: Awal Sehat untuk Hidup Sehat /ASUH (PATH-USAID)

6.       Tahun 2002-Juni 2006:Women Health and Family Welfare (AusAid)

7.       Tahun 2004 sd sekarang: Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/PIK-KRR (BKKBN).

Peran Perinasia

Telah banyak pelatihan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun cabang bagi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat untuk mencapai target MDGs 2015,  seperti pelatihan resusitasi neonatus, manajemen laktasi, metode kangguru, penanganan BBLR, dan kesehatan reproduksi remaja. Kesemua ini diharapkan adanya tenaga terampil yang dapat menunjang turunnya angka kematian ibu dan bayinya dalam pencapaian MDGs 2015.

Pustaka

1.       Dikutip dari Laporan oleh: Marlia tgl 20 April 2009 dari UNPAD tentang Pemprov Jabar Ingin Tingkatkan Tenaga Kesehatan Terampil

2.       Dikutip dari Laporan oleh: Anton Sumantri tgl 9 Oktober 2009 dari UNPAD tentang Pembangunan Kesehatan di Jabar Terus Ditingkatkan

3.       Dikutip dari Laporan oleh : Widodo tgl 9 Juni 2010 dari TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA tentang Menuju Desa Siaga Strata Utama Tahun 2013 di Kuningan, Jawa Barat, dicanangkan oleh Men Kes Dep Kes RI

Untuk Lebih Lanjut Silahkan Download File Buletin Perinasia di bawah ini:

buletin perinasia cab jabar edisi 1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: